Gelar Aksi di Simpang Lima, Puluhan Mahasiswa Tolak Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda-WN, menggelar aksi menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan rapat paripurna untuk mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh.

Aksi tersebut berlangsung, Senin (28/1) sekitar pukul 10.00 WIB. Ada dua tempat sasaran aksi para mahasiswa ini, yaitu Simpang Lima Banda Aceh, dan selanjutnya melanjutkan konvoi dengan kaki dari Simpang Lima menuju Kantor DPRA.

 

Mahasiswa: Cabut Mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe

Akasi tersebut juga mendapatkan pengawal yang ketat dari personel Polresta Banda Aceh.

Presiden Mahasiswa Unaya, Rahmatun Phounna mengatakan aksi tersebut bertujuan menolak Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe. Pasalnya pemilihan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami desak DPRA mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, DPRA segera menggelar rapat paripurna,” tegas Presiden Mahasiswa Unaya, Rahmatun Phounna, kepada wartawan disela-sela aksi tersebut.

Selain itu, kata Phouna, pihaknya meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap anggaran yang sudah digunakan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe selama lima tahun yang lalu.

“Selama ini masyarakat banyak yang kontra terhadap pemilihan Wali Nanggroe, sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang dan mancabut mandat Malik Mahmud sebagaI Wali Nanggroe,” tegasnya.

Ia menilai Malik Mahmud gagal memimpin lembaga Wali Nanggroe selama lima tahun yang lalu. Anehnya, Malik Mahmud kembali terpilih untuk memimpin lembaga yang lahir atas perjuangan masyarakat Aceh itu.

“Malik Mahmud gagal menurut kami nilai,” ujarnya.

Selain itu, kata Phona, pihaknya tidak akan menolak Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe apabila dilakukan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sayangnya, harapan itu tidak terwujud, bahkan sebelum Komisi Pemilihan terbentuk, Malik Mahmud langsung dilantik sebagai Wali Nanggroe.

“Ini yang kami tolak dan tidak sepakat. Masalah layak tidak layak itu kembali kepada masing-masing yang menilai. Tapi dari pemilihan saja sudah tidak sesuai dengan peraturan,” katanya.

Sumber: Ajnn.net

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *