Pedagang Lawan Instruksi Bupati Aceh Tamiang

Sejumlah pedagang yang berjualan di taman komplek perkantoran Pemerintah Aceh Tamiang mendatangi gedung DPRK setempat, Senin (21/1).

Kedatangan sejumlah pedagang itu meminta kepada Ketua DPRK agar meninjau ulang instruksi bupati yang dialamatkan kepada mereka.

Para pedagang menilai instruksi bupati tentang pedagang harus berjualan sampai pukul 18.00 WIB, tidak mendasar.

Sebab sebelumnya wakil bupati sudah menetapkan para pedagang bisa berjualan sampai pukul 21.00 WIB.

“Instruksi bupati untuk kami pedagang agar berjualan sampai pukul 18.00 WIB tidak mendasar,” kata Jumiran, salah seorang pedagang kepada Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon di ruang kerjanya.

Jumiran yang mengaku perwakilan pedagang lainnya, menjelaskan, di tahun 2018 lalu para pedagang sudah dipanggil oleh pemerintah yang diwakili oleh Wakil Bupati T. Insyafuddin, asisten dan dari instansi terkait lainnya untuk duduk rapat.

Hasil rapat waktu itu, kata Jumiran, wakil bupati sudah menetapkan para pedagang bisa berjualan hingga pukul 21.00 WIB.

“Kenapa tiba-tiba 16 Januari kemarin datang surat intruksi dari bupati kepada kami menyebutkan tidak boleh berjualan sampai pukul 21.00 WIB,” tanya Jumiran heran.

Padahal, menurut Jumiran, sebelum datang surat intruksi tersebut pihak pemerintah tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu.

“Keputusan tersebut dikeluarkan sepihak tanpa ada musyawarah,” kata Jumiran.

Jumiran menyesalkan intruksi tersebut, karena menurutnya, bupati telah menekan para pedagang untuk mencari makan.

“Berjualan sampai pukul 21.00 WIB saja terkadang pendapatan kami masih berkurang, apalagi harus berjualan sampai pukul 18.00 WIB,” ujarnya.

Jumiran berharap kepada ketua dan anggota DPRK agar meninjau ulang instruksi bupati yang dinilai tidak mendasar tersebut.

Jumiran juga berharap instruksi bupati tersebut dicabut dan diberlakukan hasil rapat pada 2018 lalu yang disepakati bisa berjualan sampai pukul 21.00 WIB.

Menanggapi keluhan para pedagang tersebut, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon mengatakan akan memanggil pihak terkait untuk duduk bersama dengan para pedagang guna mencari solusi terbaik.

Sebelum para pedagang medatangi DPRK, dirinya sudah sempat menanyakan kepada bupati apa alasan dikeluarkan instruksi pedagang harus berjualan sampai pukul 18.00 WIB.

Alasan yang didapat dari bupati, kata Fadlon, bahwa dilingkungan tempat para pedagang berjualan (taman) ada ditemukan orang berbuat khalwat. Pun begitu, dirinya selaku Ketua DPRK akan mencari solusi terbaik agar para pedagang tetap bisa berjualan sampai pukul 21.00 WIB.

Fadlon meminta kepada para pedagang untuk bersedia membuat pernyataan tidak akan membiarkan bila melihat ada muda-mudi yang bercumbu di taman.

“Kalau kesepakatan tersebut mau dilakukan oleh para pedagang. Kami dari DPRK siap memfasilitasi agar intruksi bupati dicabut kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Siswandi salah seorang pedagang lainnya langsung menepis alasan dari bupati yang mengatakan telah didapati orang berkhalwat di taman.

“Tidak mungkin ada orang berkhalwat selama kami berjualan. Karena posisi steling pedagang di belakang, sedangkan para pengunjung duduknya di depan steling, gimana mau berkhalwat,” cetusnya.

Siswandi menantang bupati untuk membuktikan bila memang ada terjadi khalwat selama mereka berjualan.

“Jangan-jangan isu tersebut sengaja diciptakan untuk menyudutkan pedagang. Kami mau bukti kalau memang ada kejadiannya, ini sudah mengganggu periuk kami,” kata Siswandi.

Sumber: Ajnn.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *