Inilah Tiga Jalur Penguatan Syariat Islam di Aceh

TERBITNYA Surat Edaran Bupati Bireuen yang menghebohkan beberapa waktu lalu, telah memunculkan satu diskurus bahwa syariat Islam di Aceh mengalami distorsi makna, di mana seolah-olah hanya mengurusi perempuan.

Pemahaman sebagian kelompok bahwa jika perempuan tidak keluar malam, memakai jilbab, memakai rok, tidak nongkrong di kafe, tidak duduk ngangkang dan lain-lain, maka syariat Islam di Aceh dipandang sudah berhasil.

Kenyataan tefrsebut memperkuat dugaan bahwa syariat Islam memang telah mengalami distorsi pemahaman terhadap isi dan kandungannya, ditambah lagi dengan anasir negatif ketika penegakkan syariat digiring ke arah isu “pelanggaran HAM” dan sebagainya.

“Gagal paham” ini di satu sisi disebabkan karena dangkalnya pemahaman masyarakat tentang syariat itu sendiri, dan di sisi lain pimpinan di kabupaten/kota dan para stakeholder terkait belum memahami secara utuh/komprehensif mengenai konsep, regulasi terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebut saja, misalnya, Surat Edaran Bupati Bireuen yang telah menuai berbagai opini masyarakat itu.

Berdasarkan Qanun Aceh No.7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pasal 6 menyebutkan bahwa kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang syariat Islam sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, kebijakan yang dimaksudkan itu adalah Qanun tentang syariat Islam, Pembentukan Peraturan Gubernur dan penentapan kebijakan lainnya di bidang syariat Islam.

Ditambah lagi pada 2014 Gubernur Zaini Abdullah telah mengeluarkan instruksi No.02 Tahun 2014 tentang Penertiban Kafe dan Layanan Internet Se Aceh.

Penulis berharap pimpinan daerah dan stakeholder terkait jangan kemudian “latah” menyikapi keadaan yang berkembang, sehingga mengeluarkan kebijakan yang bertumpang tindih dengan kebijakan provinsi.

Apalagi ranah syariat Islam berdasarkan Qanun di atas menjadi domainnya provinsi.

Oleh karena itu, penulis mengajak semua pihak termasuk pimpinan Daerah melalui stakeholder terkait bahwa untuk menyikapi masalah syariat yang telah meresahkan tersebut, hanya bisa diatasi dengan menyosialisasikan nilai realitas Islam kepada masyarakat secara keseluruhannya melalui tarbiyah baik formal maupun informal.

Penguatan syariat

Hal itu yang selama ini tercecer dan terabaikan dalam program pemerintah, seiring dengan itu upaya penegakan hukum seperti cambuk harus terus ditegakkan, dan penguatan syariah Islam di Aceh mesti mengadopsi nilai-nilai keacehan (local knowledge) yang sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama Islam.

Tulisan singkat ini akan menjelaskan secara singkat tiga jalur penguatan syariat Islam di Aceh.

Pertama, pendidikan islami (tarbiyah). Satu jalur utama penguatan syariat Islam adalah bagaimana merangkai sebuah pendidikan yang bersifat islami dalam rangka membina pemahaman khusus wanita terhadap diri mereka sendiri.

Perangkat syariat Islam seperti Dinas Syariat, Dinas Dayah, Dinas Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA) dan lain-lain, harus mendesain sebuah program pendidikan baik cara formal maupun informal untuk membentuk sebuah paradigma bahwa jilbab itu penting bagi perempuan, nongkrong bersama laki-laki nonmahram hukumnya haram.

Pada prinsipnya kampanye publik seperti ini memang tidak pernah menguras energi dan malah memberi rasa hormat terhadap perempuan.

Dengan kata lain, perempuan sendirilah yang menentukan bahwa jilbab memang patut dan pantas bagi mereka dan berduaan dengan laki-laki nonmuhram tidak syar’i dan lain-lain.

Kesadaran kolektif adalah satu jawaban untuk persoalan ini. Pemerintah harus bersinergi dengan semua pihak menciptakan kesadaran kolektif ini bahwa syariat Islam di Aceh dimaknai sebagai proses pendidikan.

Pemerintah secara formal harus mengoptimalkan penggarapan kurikulum berbasis syariat di sekolah dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi.

Di samping memberikan penguatan-penguatan kepada lembaga informal seperti dayah, pesantren, dan balai pengajian di gampong.

Saya melihat, secara umum lembaga-lembaga tersebut selama ini begitu getol memperjuangkan penegakan syariat di Aceh, melawan anasir-anasir negatif tentang syariat, termasuk adanya upaya untuk melemahkan gerakan syariat di Aceh.

Gerakan mereka sangat sistemik dengan menggunakan media sosial, seperi facebook, twitter, dan lain-lain.

Kelompok penebar anasir negatif syariat ini sangat serius mengadakan diskusi terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang rata-rata kapasitas wawasan keislaman mereka masih diragukan.

Hasil diskusi mereka yang bias itu, kemudian dikutip berbagai media nasional dan luar negeri dengan format pemberitaan yang sangat beragam terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kedua, penegakan hukum syariat. Seiring dengan tarbiyah pola penegakan hukum syariat Islam seperti cambuk tetap harus berjalan.

Hukum cambuk pada prinsipnya adalah untuk memberi efek jera dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana.

Nilai positif lainnya yang ingin dicapai adalah agar dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat.

Hukuman cambuk ini juga menjadi sarana untuk mencapai kamaslahatan publik yang harus dijaga.

Hukuman yang ditetapkan untuk kriminal itu lebih bersifat preventif, sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu. Hukum tentunya tidak akan berjalan efektif bila hanya sebatas melarang, tanpa ada sanksi yang tegas.

Kalaupun ada yang menuduh bahwa hukum cambuk melanggar hak asasi manusia (HAM), pertanyaannya HAM dalam paradigma mana yang kita gunakan?

Kalau dalam paradigma barat cendrung mengasihani pelaku kriminal tanpa mengasihani korbannya. Di mana prinsip keadilan dalam HAM barat.

Menurut persepsi barat, khalwat dibolehkan atas dasar suka sama suka, begitu pula dengan minum khamar asal tidak mengganggu orang lain, pertanyaannya kemudian di mana nilai moral dalam HAM barat?

Kalau HAM model barat sebagai pendekatan terhadap syariat di Aceh, maka mereka telah salah arah dalam menuduh.

Ketiga, penguatan reusam dan adat gampong. Fondasi syariat Islam akan semakin kuat bila adat menjadi dimensi yang tidak dipisahkan dari syariat Islam.

Nah, penguatan adat dan reusam telah diatur dalam Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiada.

Qanun tersebut telah memberikan alternatif solusi untuk mengurangi berbagai kesulitan dalam menyelesaikan perkara, yaitu melalui peradilan adat gampong.

Secara filosofis, sosiologis dan yuridis lahirnya qanun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan syariat Islam dan merupakan local knowledge, yang perlu terus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan oleh satu generasi ke generasi yang lain.

Harus diakui memang tidak semua adat (‘urf) Aceh sesuai dengan syariat Islam. Ada dua jenis ‘urf, yaitu sahih dan fasid. ‘Urf sahih merupakan hukum adat yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah, sementara ‘urf fasid merupakan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menghalalkan khamar dan lain-lain.

Tetap dipertahankan

Dalam sejarah adat Aceh, ‘urf sahih sampai kini tetap dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya, sehingga revitalisasi adat akan membantu pelaksanaan dan penerapan hukum Islam.

Sedangkan ‘urf fasid (adat yang rusak) lambat laun ditinggalkan masyarakat karena bertentangan dengan hukum dan akidah. Dalam masyarakat Aceh adat mendapat kedudukan yang terhormat sebagai penguat hukum (syariat).

Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh.

Aceh pada zaman keemasannya telah memiliki aturan pemerintahan sendiri yang berasaskan kepada ajaran Islam.

Kumpulan fatwa hukum adat dan tata pemerintahan disusun oleh Qadhi Malikul Adil.

Kompilasi hukum ini kemudian dikumpulkan oleh Ratu Naqiatuddin pada abad 18 dalam kitab Qanun al-Asyi di bawah arahan ulama besar Syekh Abdul Rauf as-Singkili.

Di samping bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa.

Adat sebagai kearifan lokal merupakan perwujudan jiwa bangsa yang bersangkutan, sehingga muncul falsafah, umong meu-ateung, ureung meupu-tua, rumoh meu-adat, pukat meu-kaja (sawah berpematang, orang punya pemimpin, rumah punya tatakrama, dan pukat bertali temali).

Tamsilan dari falsafah tersebut bahwa seseorang terlarang melakukan sesuatu di luar batas pematangnnya.

Dalam kitab hukum Islam atau kitab hadis disebut hududullah (batas-batasan Allah) yang sering diterjemahkan dengan maharimuhu (hal-hal terlarang).

Artinya, seseorang tidak boleh melanggar syara’ atau hukum Allah. Inilah yang dimaksudkan dalam ajaran Islam al ‘adah muhakkamah.

Demikianlah dengan prinsip hidup masyarakat Aceh yang diwarnai hukum Islam, maka seluruh aspek, tingkah laku dan interaksi sosial dibingkai dengan adat.

Adat merupakan manifestasi dari ajaran agama yang tampak dalam gerak nyata kehidupan masyarakat Aceh.

Maka tepat sekali apa yang dikatakan indatu kita, hukom ngon adat hantom cre, lage zat ngon sifuet. Wallahu a’lam bish-shawab.

 

Sumber: Serambinews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *