Peringati Milad ke-42 Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Inilah Pesan Ketua Fraksi Partai Aceh

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, berharap milad ke-42 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kali ini menjadi momen khusus bagi para eks kombatan GAM dan masyarakat Aceh untuk berjuang bersama, menuntut apa yang sudah dijanjikan Pemerintah Pusat dalam MoU Helsinki.

“Ini harus jadi momen kebangkitan kita. Momen persatuan Aceh. Semua harus sepadu-padan di tiap level komponen pemerintahan dan masyarakat untuk menagih apa yang belum terwujud, demi tujuan kesejahteraan Aceh di masa datang,” kata Iskandar, Selasa (4/12/2018) dini hari.

Iskandar mengungkapkan, masih banyak kekhususan Aceh yang belum sepenuhnya diberikan oleh Pusat jika mengacu pada MoU Helsinki.

“Batas wilayah, lahan untuk mantan kombatan, soal pertanahan, kelanjutan reintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta beberapa item lainnya. Ini perlu perjuangan bersama,” tegas Iskandar.

Ia berharap pelaksanaan milad ke-42 GAM di seluruh Aceh, juga dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan damai di Aceh.

Artinya segala kekurangan dapat dicari solusi untuk diperjuangkan bersama-sama. “Kami di parlemen sangat memerlukan dukungan dari semua lapisan, termasuk KPA,” katanya.

“Di milad kali ini, selain mengirim doa untuk para syuhada, kita juga berharap ini menjadi ajang pemersatu Aceh ke depan, dan meningkatkan posisi tawar Aceh terhadap Pusat,” kata Iskandar, anggota DPRA dari Aceh Timur itu.

Ini sejarah lahirnya GAM

Tepat 42 tahun lalu, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM diproklamirkan. Sebuah gerakan yang bercita-cita melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa.

Organisasi ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF).

GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang selama hampir tiga dekade bermukim dan berkewarganegaraan Swedia.

Pada 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh.

Pada 4 Desember 1976 inilah, inisiator Gerakan Aceh Merdeka, Hasan di Tiro dan beberapa pengikut setianya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI yang dilangsungkan di perbukitan Halimun di kawasan Kabupaten Pidie.

Diawal masa berdirinya GAM, nama resmi yang digunakan adalah Aceh Merdeka (AM). Oleh pemerintah RI pada periode 1980-1990 nama gerakan tersebut dikatakan dengan GPK-AM.

Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan DOM (Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir 80-an sampai dengan akhir 90-an.

Operasi tersebut telah membuat para pejuang AM terpaksa melanjutkan perjuangannya dari daerah pengasingan.

Di saat rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilangsungkan di Indonesia, seiring itu pula Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya.

Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintah menerapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003, setelah beberapa proses dialogis gagal mencapai solusi kata sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM.

Namun, bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi pihak internasional.

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia.

Penandatanganan nota kesepakatan damai yang kemudian dikenal dengan sebutan MoU Helsinki, dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.

Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk pun kemudian diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005.

Lalu pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Dawood, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.

Perjuangan para mantan kombatan dan simpatisan GAM itu pun kini dilakukan melalui jalur politik di parlemen, melalui Partai Aceh yang berhasil mendudukkan wakilnya secara mayoritas di DPR Aceh, dan DPR Kabupaten/Kota di provinsi ini.

Sumber: Tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *